Meyikapi fatwa MUI mengenai Golput Haram rasanya terlalu berlebihan, apa dasarnya sampai Golput di fatwa haram (atau memang agak dipaksakan), ini bisa berarti fungsi MUI sudah bergeser dan sudah memasuki wilayah politik praktis.
tidak bisa kita pungkiri bahwa beberapa tahun kebelakang dan sampai saat ini banyak yang kita sebut sebagai ulama, ustadz, Kh ikut terjun langsung kedalam politik praktis, apakah ini yang menjadi dasar MUI kalau Golput itu haram agar para ulama, ustadz, Kh bisa memperoleh pemilih lebih banyak.
Tanpa harus di fatwa haram dan tanpa harus ketakutan semestinya para elit politik dan orang-orang yang ikut politik praktis instrospeksi diri masing-masing, kalau saja para pejabat pemerintah amanah rasanya masyarakat akan berduyun duyun untuk ikut memilih calon wakilnya, pemimpinnya, tapi kenyataannya apa? apakah mereka (politikus) merasa sudah sangat amanah terhadap rakyat yang diwakili dan dipimpinnya rasanya tidak, kita bisa melihat semakin sulitnya untuk bertahan hidup, mahalnya pedidikan, minimnya lapangan pekerjaan, gungulnya hutan-hutan, korupsi dari level teratas sampai kepada level terbawah.
Mau Masyarakat pilih Biru, Merah atau putih sekalipun bukankah semua itu pilihan?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar